Ada UU Cipta Kerja, UMKM Tak Perlu Khawatir Sulit Dapat Izin Usaha
Menyaksikan dinamika ekonomi global, keadaan ketenagakerjaan, dan rintangan untuk dapat keluar dari middle penghasilan trap, karena itu dibutuhkan inovasi besar dalam lakukan alih bentuk ekonomi di Indonesia. Salah satunya sebagai unggulan khusus Pemerintahan ialah lakukan reformasi peraturan, lewat UU Cipta Kerja.
sejarah taruhan bola dari liga tertua dunia
Tindak lanjuti legitimasi UU Nomor 11 Tahun 2020 itu, Pemerintahan tengah membuat ketentuan penerapan berbentuk 40 Perancangan Ketentuan Pemerintahan (RPP) dan 4 Perancangan Ketentuan Presiden (RPerpres).
Dalam proses pengaturan ini, Pemerintahan langsung turun ke banyak daerah untuk menyosialisasikan pokok-pokok intisari UU Cipta Kerja sekalian meresap saran dan respon dari warga dan semua penopang kebutuhan berkaitan, khususnya dari Aktor Usaha, Federasi Usaha, Pegiat, Akademiki, dan Pemerintahan Wilayah.
"Acara Serap Inspirasi ini diinginkan jadi fasilitas efisien untuk mendapatkan saran dan respon dari warga dalam rencana pembaruan RPP dan RPerpres, hingga dapat membuat perlindungan hak-hak dan kebutuhan warga, aktor usaha, dan semua penopang kebutuhan," tutur Menteri Koordinator Sektor Ekonomi Airlangga Hartarto dalam aktivitas Serap Inspirasi Implikasi UU Cipta Kerja di Bandung, diambil Selasa (8/12/2020).
Produk hukum yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 lalu ini, lanjut Menko Ekonomi, diinginkan sanggup memberi pelindungan dan keringanan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.
"Disamping itu untuk peringkasan, penyelarasan, dan pemotongan peraturan, dan dapat membuat lapangan pekerjaan baru lewat kenaikan investasi," jelas Menko Airlangga pada acara yang didatangi oleh Sekretaris Wilayah Propinsi Jawa Barat.
Airlangga juga menerangkan, luasnya lingkup UU Cipta Kerja ditujukan untuk mengharmonisasikan bermacam mekanisme hal pemberian izin di beberapa UU bidang yang belum terpadu dan serasi, bahkan juga condong bidangal, bertumpang-tindih, dan sama-sama mengikat.
"Ini lah yang membuat aktor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sampai Aktor Usaha Menengah dan Besar alami kesusahan untuk mendapatkan hal pemberian izin, mengawali aktivitas usaha, serta susah untuk meningkatkan usaha yang sudah ada," tambahnya.
Dengan menyaksikan keadaan itu, UU Cipta Kerja lakukan perombakan pola dan konsepsi hal pemberian izin usaha, dengan lakukan implementasi Hal pemberian izin Usaha Berbasiskan Resiko (Risk Based Approach).
"Untuk usaha dengan Resiko Rendah cukup hanya registrasi (NIB), untuk usaha Resiko Menengah dengan Sertifikat Standard, dan yang memiliki Resiko Tinggi dengan ijin," tutur Airlangga.
Dia juga memperjelas, UU Cipta Kerja memberikan banyak perhatian dan afirmasi ke UMKM. Dimulai dari hal pemberian izin tunggal, keringanan untuk UMK untuk memperoleh Sertifikat Halal dengan ongkos dijamin Pemerintahan, memberi stimulan dan keringanan untuk Usaha Menengah dan Besar yang berpartner dengan UMK, dan pengendalian terintegrasi UMK lewat kolaborasi dengan penopang kebutuhan.
Disamping itu, Pemerintahan memberikan stimulan pajak dan pembiayaan untuk peningkatan dan pendayagunaan UMKM dan peruntukan Dana Peruntukan Spesial (DAK) untuk mendanai aktivitas peningkatan dan pendayagunaan UMKM.
Selanjutnya dengan pemberian saranai service kontribusi dan pelindungan hukum untuk UMK, fokus produk/layanan UMK dalam penyediaan barang dan layanan Pemerintahan, kerja sama UMK lewat pengadaan tempat promo, dan ruang usaha atau peningkatan UMK pada infrastruktur khalayak (peruntukan 30 %).
"Pemerintahan memudahkan UMK untuk membuat PT (PT Perorangan) yang pasti benar-benar murah dan gampang. Dengan UMK memiliki badan hukum, akses untuk memperoleh pembiayaan dan pasar akan terbuka, hingga UMK dapat berkembang secara baik dan naik kelas," keras Menko Airlangga.
Sesaat Sekretaris Kementerian Koordinator Sektor Ekonomi Susiwijono memberikan laporan, aktivitas serap inspirasi ini sudah diadakan semenjak 19 November 2020 lalu untuk 15 kota di semua Indonesia.
Banyak daerah yang sudah jadi posisi aktivitas Serap Inspirasi Implikasi UU Cipta Kerja kecuali Bandung diantaranya: Jakarta, Palembang, Bali, Manado, Banjarmasin, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, dan Lombok.
"Serap inspirasi di Bandung kesempatan ini mengarah bidang Industri, Perdagangan, Haji dan Umrah, Agunan Produk Halal, UMKM, Ketenagakerjaan, Kominfo, dan Kesehatan," katanya.
Kecuali melakukan aktivitas publikasi di sejumlah kota, tambah Susiwijono, Pemerintahan buka ruangan ke khalayak untuk memberikan saran lewat portal UU Cipta Kerja (www.uu-ciptakerja.go.id) atau tiba langsung ke Posko Cipta Kerja di Jakarta.
Pemerintahan juga membuat Team Serap Inspirasi yang memiliki sifat mandiri. Team yang beranggotakan beberapa figur nasional dan pakar di bagiannya ini berperanan selaku jembatan di antara warga dan pemerintahan.
Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto menjawab beberapa pertanyaan khalayak masalah undang-undang Cipta Kerja. Airlangga menerangkan arah pemerintahan dibalik UU Cipta Kerja.